Rabu, 03 Mei 2017

INFLASI EKONOMI KELAS XI



1.     Pengertian Inflasi
Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian dimana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan itu berlangsung dalam jangka panjang. Adapun inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

2.     Jenis Inflasi

a.      Berdasar keparahannya
·         Inflasi ringan
 Inflasi ringan adalah inflasi yang masih berada di bawah satu digit atau di bawah 10% setahun.
·         Inflasi sedang
Inflasi sedang adalah inflasi yang berada di sekitar 10-30% per tahun
·         Inflasi berat
Inflasi berat adalah inflasi yang mencapai 30-100% per tahun.
·         Inflasi sangat berat
Inflasi ini lebih dari 100% per tahun. 

b.      Berdasar sumbernya
·         Dari luar negeri
Inflasi ini terjadi karena ada kenaikan harga di luar negeri.
·         Dari dalam negeri
Inflasi yang bersumber dari dalam negeri dapat terjadi karena pencetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggran defisit.
c.       Berdasar penyebabnya
·         Karena kenaikan permintaan
Keniakan permintaan terkadang tidak dapat dipenuhi produsen. Oleh karena itu, harga-harga akan cenderung naik. Hal ini sesuai dengan hokum ekonomi, “Jika permintaan naik sedangkan penawaran tetap maka harga cenderung naik”
·         Karena kenaikan biaya produksi
Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga penawaran barang naik sehingga dapat menimbulkan inflasi.
3.     Asal terjadi inflasi

A.     Luar Negeri (Imported Inflation)
Inflasi ini terjadi akibat adanya kenaikan harga di luar negeri yang menyebabkan kenaikan harga di dalam negeri. Inflasi semacam ini biasanya dialami negara-negara berkembang yang sebagian bahan bakunya berasal dari luar negeri. Inflasi semacam ini terjadi karena adanya aktivitas perdagangan internasional yang melibatkan dua negara atau lebih.
B.      Dalam Negeri (Domestic Inflation)
Inflasi ini semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor dalam negeri, antara lain :
·         Terjadi defisit anggaran secara terus menerus.
·         Terjadi gagal panen.
·         Kredit untuk keperluan produksi dibatasi.

4.     Penyebab Inflasi

a.      Inflasi karena kenaikan permintaan (demand pull inflation)
1.jpg
Kenaikan permintaan menggeser kurva D menuju D1, sementara penawaran tetap (S). Titik keseimbangan baru (B) pada harga P1 dan jumlah Q1
b.      Inflasi karena biaya produksi (cost-pull inflation)
2.jpg
Ketika biaya produksi naik, sementara permintaan tetap, maka jumlah yang ditawarkan berkurang. Kurva penawaran S bergeser ke S1. Pada titik keseimbangan baru (B) , harga meningkat menjadi P1.
c.       Inflasi karena jumlah uang beredar bertambah
Jika jumlah barang tetap, sementara jumlah uang beredar bertambah, maka harga-harga akan naik.
                                            
5.     Cara Mengatasi Inflasi
Beberapa kebijakan pemerintah dalam menekan tingkat inflasi:
1.      Kebijakan Moneter
Kebijakan ini adalah kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang dengan cara mengendalikan pemberian kredit oleh Bank Umum kepada masyarakat.
Alat-alat kebijakan moneter:
1.      Politik Diskonto (Discount Policy)
Politik diskonto adalah politik Bank Sentral untuk memengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga.
2.      Politik Pasar Terbuka (Open Market Policy)
Politik Pasar Terbuka adalah politik Bank Sentral untuk membeli dan menjual surat-surat berharga.
3.      Politik Persediaan Kas (Cash Ratio Policy)
Politik Persediaan Kas adalah Politik Bank Sentral untuk memengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan perbandingan minimum antara uang tunai yang dimiliki oleh bank umum dengan uang giral yang boleh dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan.

2.      Kebijakan Fiskal
1.      Pengaturan Pengeluaran Pemerintah
Menjaga penggunaan anggaran negara sesuai dengan perencanaan
2.      Peningkatan Tarif Pajak
Meningkatkan tarif pajak agar penghasilan rumah tangga berkurang dan daya beli masyarakat berkurang
3.      Peningkatan Pinjaman Pemerintah
4.      Meningkatkan pinjaman pemerintah dengan jalan tanpa paksaan atau dengan pinjaman paksa.


     
6.     Dampak Inflasi

·         Terhadap pendapatan: inflasi dapat menguntungkan produsen namun merugikan seseorang yang pendapatannya tetap
·         Terhadap ekspor: harga barang ekspor semakin mahal sehingga daya saing berkurang
·         Terhadap minat orang untuk menabung: pendapatan riil berkurang karena jumlah bunga berkurang karena inflasi
·         Terhadap kalkulasi harga pokok: harga yang ditetapkan dapat terlalu kecil atau terlalu besar
·         Dampak inflasi terhadap pengangguran


kurva.bmp

Suatu negara yang berusaha menghentikan laju inflasi yang tinggi, berarti pada saat yang sama akan menciptakan pengangguran. Untuk melihat laju inflasi dengan tingkat pengangguran, dapat diperlihatkan dalam Kurva Philips:
Keterangan Gambar:
·         Kurva philip adalah kurva yang menggambarkan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran.
- Semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran semakin rendah
- Semakin rendah tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran semakin tinggi
·         Pada titik E, tingkat inflasi nol dan pengangguran ada tingkat pengguna tenaga kerja penuh (full employment)
·         Pada titik A, tingkat inflasi negatif (deflationary gap), tingkat pengangguran lebih tinggi
·         Pada titik B, tingkat inflasi positif (inflationary gap), tingkat pengangguran lebih rendah.

Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi




Pertumbuhan ekonomi
§  Merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang.
§  Tidak memperhatikan pemerataan pendapatan.
§  Tidak memperhatikan pertambahan penduduk
§  Belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
§  Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi
§  Setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak

Pembangunan ekonomi
§  Merupakan proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita.
§  Memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
§  Memperhatikan pertambahan penduduk.
§  Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
§  Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi.
§  Setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak juga terjadi perubahan – perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik.


a. TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI HISTORIS

1. Werner Sombart (1863-1947) Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:
a) Masa perekonomian tertutup
• Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sendiri
• Setiap individu sebagai produsen sekaligus konsumen
• Belum ada pertukaran barang dan jasa
b) Masa kerajinan dan pertukangan
• Meningkatnya kebutuhan manusia
• Adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian
• Timbulnya pertukaran barang dan jasa
• Pertukaran belum didasari profit motive
c) Masa kapitalis
Dalam menjalankan usahanya kaum kapitalis memerlukan para pekerja. Produksi yang dilakukan oleh kaum kapitalis tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhanya, tetapi sudah bertujuan mencari laba. Sombart membagi masa kapitalis menjadi empat :
• Tingkat prakapitalis
(1). Kehidupan masyarakat masih statis
(2). Bersifat kekeluargaan
(3). Bertumpu pada sektor pertanian
(4). Bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri
(5). Hidup secara berkelompok
• Tingkat kapitalis
(1). Kehidupan masyarakat sudah dinamis
(2). Bersifat individual
(3). Adanya pembagian pekerjaan
(4). Terjadi pertukaran untuk mencari keuntungan
• Tingkat kapitalisme raya
(1). Semata-mata mencari keuntungan
(2). Munculnya kaum kapitalis yang memiliki alat produksi
(3). Produksi dilakukan secara massal dengan alat modern
(4). Perdagangan mengarah kepada ke persaingan monopoli
(5). Terdapat dua kelompok yaitu majikan dan buruh
• Tingkat kapitalisme akhir
(1). Munculnya aliran sosialisme
(2). Campur tangan pemerintah dalam ekonomi
(3). Mengutamakan kepentingan bersama

2. Friendrich List (1789-1846)
a. Masa berburu dan pengembaraan
b. Masa beternak dan bertani
c. Masa bertani dan kerajinan
d. Masa kerajinan, industri, perdagangan

3. Karl Bucher (1847-1930)
a. Masa rumah tangga tertutup
b. Rumah tangga kota
c. Rumah tangga bangsa
d. Rumah tangga dunia

4. Walt Whiteman Rostow (1916-1979) Teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya : The Stages of Economic Growth bahwa pertumbuhan perekonomian dibagi menjadi 5 yaitu:
• Masyarakat Tradisional
1. Masyarakat yang mempunyai struktur perkembangan dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas.
2. Belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi modern
3. Terdapat suatu batas tingkat output perkapita yang dapat dicapai
• Masyarakat pra kondisi untuk periode lepas landas
1. Tingkat pertumbuhan ekonomi dimana masyarakat sedang berada dalam proses transisi.
2. Mulai penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, di segala bidang.
• Periode Lepas Landas
1. Interval waktu yang diperlukan untuk mendobrak penghalang-penghalang pada pertumbuhan yang berkelanjutan.
2. Kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di perluas
3. Tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat
4. Investasi efektif serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional.
5. Industri-industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat.
• Gerak Menuju Kedewasaan
1. Perkembangan terus menerus dimana perekonomian tumbuh secara teratur serta lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern.
2. Investasi efektif serta tabungan meningkat dari 10 % hingga 20 % dari pendapatan nasional dan investasi ini berlangsung secara cepat.
3. Output dapat melampaui pertambahan jumlah penduduk
4. Bisa menghasilkan barang sendiri.
5. Tingkat perekonomian menunjukan kapasitas bergerak melampau kekuatan industri pada masa take off dengan penerapan teknologi modern
• Tingkat Konsumsi Tinggi
1. Sektor-sektor industri merupakan sektor yang memimpin bergerak ke arah produksi barang-barang konsumsi tahan lama dan jasa-jasa.
2. Pendapatan riil per kapita selalu meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan pangan dasar, sandang, dan pangan.
3. Kesempatan kerja penuh sehingga pendapatan nasional tinggi.
4. Pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi tingkat konsumsi tinggi

TEORI KLASIK DAN NEOKLASIK

1. Teori Klasik
a. Adam Smith
Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output. Teori ini tertuang dalam : An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.

b. David Ricardo
Faktor pertumbuhan penduduk semakin besar sampai dua kali lipat, pada suatu saat menyebabkan tenaga kerja melimpah. Teori ini dituangkan dalam bukunya : The Principles of Political and Taxation.

2. Teori Neoklasik
a. Robert Solow
Pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan output.

b. Harrord Domar
Bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja



Pegadaian Syariah



PEGADAIAN SYARIAH

A.     Pengertian Pegadaian
Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan juga dapat dinamai al-habsu (Pasaribu,1996). Secara etimologis, arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-hasbu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Syafi’i, 2000). Sedangkan menurut Sabiq (1987),  rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila sesesorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang bergerak berada dalam penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.
Dari beberapa pengertian rahn tersebut, dapat disimpulkan bahwa rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

B.     Lahirnya Pegadaian Syariah

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000  yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003  tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Alloh SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah  sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah..
Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri  di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah ( ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. 

C.     Operasionalisasi Pegadaian Syariah

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional , Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak.Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama ( kurang lebih 15 menit saja ). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

D.     Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Gadai hukumnya jaiz (boleh) menurut al-Kitab , as- Sunah, dan ijma’ (Sabiq, 1996
1.      Al- Qur’an
Ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum perjanjian gadai adalah  Qs. Al- Baqarah 283 :
.......وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)....”(Qs. Albaqarah :283)
2.      As- Sunnah
“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”(Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a.,)
Selain dari hadis tersebut, Nabi Bersabda yaitu:
“ Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan “. (HR Jamaah, kecuali muslim dan An-Nasai).
3.      Ijma’
Mengenai dalil ijma’ ummat Islam sepakat (ijma’) bahwa secara garis besar akad rahn (gadai / penjaminan utang) diperbolehkan. Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya nilai barang gadai tersebut.

E.      Teknik Transaksi Pegadaian Syariah
Sesuai dengan landasan konsep pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu. 
1.      Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2.      Akad Ijarah. Yaitu  akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukad akad
Rukun dari akad transaksi tersebut meliputi :
a.       Orang yang berakad : 1) Yang berhutang (rahin) dan 2) Yang berpiutang (murtahin).
b.       Sighat ( ijab qabul)       
c.       Harta yang dirahnkan (marhun)
d.      Pinjaman (marhun bih)
Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Pegadaian Syariah akan memperoleh keutungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai ‘lipstick’ yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian. 
Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi : 
  1. Akad. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
  2. Marhun Bih ( Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
  3. Marhun (barang yang dirahnkan). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya,milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
  4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
  5. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi,biaya penyimpanan,biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.
Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya ( emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.
Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :
  1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan .
  2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- ( sembilan puluh rupiah ) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
  3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.
Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk
·         melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,
·          mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi,
·          atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.
Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syarian melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil Uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS. 

F.      Pendanaan Pegadaian Syariah

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, ke depan Pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk memback up modal kerja.

G.     Perbedaan Pegadaian Syariah dan Konvensional

a.       Di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman.
b.      Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian : hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat acessoir, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan Pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan